Terkait Kejelasan 15 Laporan Yang di Abaikan, LKBH PERMAHI cium adanya oknum nakal di jajaran Polres samarinda

0
124

Samarinda – Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Perhimpuanan Mahasiswa Hukum Indonesia (LKBH PERMAHI) mengirimkan surat terbuka kepada Kapolda Kaltim Irwasda dan Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian RI Wilayah Kaltim terkait permintaan penjelasan terhadap 15 laporan masyarakat yang hingga sampai saat ini belum di tindak lanjuti sampai sekarang.

Dimana sehubungan dengan rujukan Laporan Masyarakat tersebut atas masih adany terdapat pengabaian dan pengacuhan terhadap laporan masyarakat yang ditandai dengan tidak adanya surat Perintah penyidikan, padahal telah berlangsung dana bahkan ada yang lebih dari satu Tahun, sehingga hal ini sangat membuat Frustasi Masyarakat dalam menggunakan Haknya sebagai warga Negara dalam mencari perlindungan dan Keadilan Kepada penegak hukum di wilayah Samarinda Kalimantan Timur.

Sekertaris LKBH PERMAHI, Abdul Rahim menjelaskan adapun Laporan tersebut beberapa diantaranya sebagian telah terbit Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang mana telah memeriksa saksi Pelapor dan saksi -saksi peristiwa lainnya berikut alat bukti dokumen yang dibutuhkan.

“Namun dapat dilihat disini masih terdapat
beberapa laporan atas nama Imansyah, Ahlan Sidik dan Sulianyah bahkan sampai sekarang belum dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi-saksi Peristiwa, sehingga terkesan seperti hanya pemenuhan Formalitas semata yang kenyataannya
tidak kunjung di lakukan oleh Penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya saat melakukan jumpa pers di perkumpulan wartawan cafe mawar Jalan Mawar pada Selasa (28/7/2020).

Dirinya menduga adanya permainan terkait kasus laporan yang sampai sekarang tidak dilanjuti sehingga hal ini sangat merugikan para pelapor sebagai warga negara yang patuh terhadap perintah Undang-Undang Pasal 108 Ayat (1) dan (2) KUHAP.

“Baginya para korban Masyarakat 15 kasus tersebut merupakan seluruh laporan Kejahatan yang sangat serius karena melibatkan oknum-oknum Penegak hukum bahkan oknum di bagian Polri,” ucapnya

Adapun 15 kasus tersebut diantaranya Laporan dari Achmad AR AmJ terkait pemalsuan surat, Kesaksian palsu atas sumpah pada Pengadilan Negeri samarinda,  dan fitnah, dan laporan warga bernama Lisia dan Hanry Sulistio terkait Pemalsuan surat salinan putusan perkara, Laporan  Hanry Sulistio terkait

Sebab itu, lanjut Fahmi timbul pertanyaan atas kinerja Kepolisian Restor Kota Samarinda yang terkesan lamban dan tidak menanggapi Laporan Masyarakat tentang suatu peristiwa.
Pidana yang melibatkan oknum Penegak hukum dimana sangat meresahkan Masyarakat di wilayahnya, oleh sebab itu kami dari LKBH PERMAHI meminta penjelasan kepada Jajaran Kepolisian khususnya Kasat Reskrim Polresta Samarinda. Selain itu dalam surat tersebut pihak LKBH PERMAHI juga menembuskan juga ke President Joko Widodo dan Ombusman RI.

“Bila ini terus terjadi, kami khawatir membuat hilangnya kepercayan masyarakat terhadap penegak hukum, dan dapat memicu kemarahan masyarakat,” ujarnya.

Ditemui terpisah di ruangannya, Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Yuliansyah, menerangkan sampai saat ini belum ada menerima surat terkait 15 laporan yang dipermasalahkan LKBH. Namun dirinya akan coba melakulan.

“Saya belum terima surat tersebut, dan intinya kita akan terima surat ini dari teman-teman wartawan, kami akan coba tanya ke penyidik terkait laporan ini sudah sampai sejauh mana  perkemabngannya,” tuturnya.

Yuliansyah mengatakan dari aduan 15 kasus laporan tersebut dirinya mengaku tidak tau apa-apa lantaran ia sendiri baru menjabat di Kasat Reskrim baru beberapa bulan lalu.

“Sebagian kasus tersebut merupakan kasus lama, dan saya belum tau, initinya apapun hasilnya, selanjutnya kami akan sampaikan ke pengadu atau pelapor,” pungkasnya.(*ris)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here