PERSPEKTIF KEBIJAKAN PPKM DI KALIMANTAN TIMUR

0
18

Fluktuatif penyebaran Covid-19 di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyikapi kebijakan penanggulangan kedepan dan penyesuaian behavior bagi masyarakat untuk terbiasa dengan pola hidup berdampingan bersama Covid-19. Perkembangan penanganan Covid-19 sampai pada saat ini memunculkan istilah-istilah kebijakan yang patut diketahui oleh masyarakat, yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang terklasifikasi menjadi PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM berskala level (1-4).

Kebijakan PPKM

Inisiatif kebijakan PPKM ada tangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat telah menetapkan kriteria-kriteria tertentu terhadap Daerah, dalam melakukan penerapan PPKM. Kriteria itu antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen. Selanjutnya, kasus aktif yang terjadi di
daerah harus di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian Rumah Sakit untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen. Sementara itu, pelaksanaan PPKM terdiri dari beberapa poin, seperti membatasi perkantoran dengan menerapkan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH), melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring, khusus sektor esensial
yang berkaitan dengan kebutuhan pokok tetap dapat beroperasi 100 persen, namun dengan
pengaturan jam operasional dan kapasitas serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
selanjutnya kegiatan restoran makan atau minum di tempat diberlakukan pembatasan jam
operasional untuk pusat perbelanjaan atau Mall pun sama dan pembatasan kapasitas tempat
ibadah dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan kegiatan konstruksi tetap
diizinkan beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Urgensi Implementasi Kebijakan PPKM
PPKM dianggap jalan tengah bagi pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19
dan menjadi upaya menekan angka kematian yang diakibatkan oleh virus ini. Melalui Siaran Pers
M.4.6/187/SET.M.EKON.3/07/2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kebijakan penerapan PPKM adalah
sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak over capacity. Selanjutnya
Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM sampai 25 Juli 2021. Namun terus
memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat yang
terdampak PPKM. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli 2021, Pemerintah
akan melakukan pembukaan secara bertahap. Melihat hal tersebut, implementasi dari kebijakan
PPKM juga harus memandang dampak signifikan bagi ekonomi rakyat maupun industri maupun
dampak sosial masyarakat yang dipaksa harus menerima kebijakan PPKM serta sektor birokrasi
pelayanan publik yang tak luput merasakan dampak kebijakan tersebut.

Dampak Sosiologi Masyarakat terhadap PPKM

Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur per tanggal 23 Juli 2021 terdapat 98,705 kasus terkonfirmasi (Positif Covid-19), 336,194 Kasus Suspek dan 2,556 Kasus Meninggal. Angka ini merupakan data secara keseluruhan selama pandemi COVID-19 terjadii, sehingga menempatkan Kalimantan Timur provinsi dengan urutan ke 5 dalam penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini yang membuat Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan kebijakan untuk dilakukannya PPKM Mikro, walaupun Kaltim bukan termasuk provinsi yang mendapat Instruksi Presiden dalam penerapan PPKM Mikro Darurat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan mampu menurunkan angka Covid-19, dengan memperkuat penyekatan di titik-titik perbatasan antara kabupaten dan kota, membatasi kerumunan masyarakat, seperti di cafe, tempat acara pernikahan, restoran, mall, dan lainnya.

Kebijakan ini bagi masyarakat justru memberikan dampak sosial yang cukup besar, terlebih kepada sektor ekonomi yang didominasi oleh para pelaku UMKM. PPKM darurat tidak berbeda jauh dengan pengertian lockdown, karena kebijakan ini hanya memperbolehkan objek vital saja yang beroperasi. Sehingga sangat menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah kesulitan dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan. Rata-rata mereka merupakan pekerja yang tidak memiliki pendapatan yang tetap dan pekerja sub-sistem, apa yang diperoleh hari ini, untuk dikonsumsi hari ini juga. Pada tingkatan ini yang lebih dominan adalah para pengusaha mikro dan kecil, dimana menempatkan usahanya sebagai kegiatan mata pencaharian (livelihood activities) sebagai pendapatan.

Kebijakan dari pemerintah diharapkan tidak hanya memandang pada satu sektor saja, tetapi
dapat memikirkan dampak kebijakan tersebut pada sektor lainnya. Karena setiap sektor sangat
berhubungan satu dengan yang lain. Apabila pemerintah ingin menerapkan kebijakan dalam
menekan angka Covid-19 di masa pandemi, lebih baik diimbangkan dengan kebijakan pada
sektor ekonomi dengan memberikan bantuan sosial maupun obat-obatan kepada masyarakat
yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Alur Kebijakan PPKM di Kalimantan Timur
Setelah rapat koordinasi dengan Forkompinda Kaltim dan para Bupati/Wali Kota di Kantor
Gubernur, disepakati penerapan PPKM Mikro Diperketat akan berlaku mulai 3 Juli hingga 20
Juli, kebijakan ini dituangkan dalan Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Berbasis Mikro Diperketat Untuk
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Timur. Kaltim
juga akan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar PPKM Diperketat, salah satunya berupa
denda . Selanjutnya pada Instruksi Mendagri Nomor 23 Tahun 2021 Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan
Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 mengaskan bahwa adanya perpanjangan PPKM dengan berbasis
levelitas (1-4) sesuai dengan kondisi perkembangan penyebaran virus Covid 19 di
Daerah. Kaltim menerapkan kebijakan PPKM Level 4 yang menitikberatkan pada 3
Kab/Kota yaitu Balikpapan, Bontang dan Berau. Pada tanggal 19 juli 2021 Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, M Jauhar Efendi menyampaikan ke
media bahwa setelah Balikpapan, Bontang, dan Berau, selanjutnya Samarinda menyusul
menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan mulai berlaku di Samarinda
sejak 21 Juli-31 Juli 2021. Namun, Pada tanggal 21 Juli ternyata Kota Samarinda tidak masuk
dalam penerapan kebijakan PPKM level 4 yang diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 23
Tahun 2021 tersebut.
Disintegrasi Kebijakan PPKM di Kalimantan Timur
Melihat adanya disintegrasi kebijakan PPKM yang diterapkan di Kalimantan Timur, patut
menjadi catatan bahwa alur kebijakan dan kesepakatan antar Forkompinda harus dievaluasi.

Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Kalimantan Timur menjadi
tonggak formulasi kebijakan PPKM yang nantinya akan berdampak besar bagi kehidupan
masyarakat Kalimantan Timur. Kepala Daerah Kab/Kota se Kalimantan Timur pun memiliki
peran dalam arah penentuan kebijakan PPKM, hal ini patut menjadi sorotan bahwa
pemberlakuan PPKM Level 4, apakah sudah mewakili kesepakatan dan komitmen setiap Daerah
terkait penanggulangan virus Covid-19 yang dalam waktu ini telah mengalami kenaikan
signifikan.

Rekomendasi

Kebijakan PPKM sangat baik dan tepat, jika dijalankan dengan seksama melalui upaya
kooperatif setiap Daerah dalam menentukan arah PPKM dikehidupan masyarakat. PPKM bukan
instrument yang setiap saat bisa dirubah tanpa ada perencanaan yang terarah, terukur dan tepat
sasaran, layaknya ungkapan law as a tool of sosial engineering yang merupakan teori yang
dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam
masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam
masyarakat. Harapannya kebijakan PPKM perlu dievaluasi melalui survey indeks kepuasan
masyarakat mengenai implementasi kebijakan PPKM sampai saat ini dan pola koordinasi serta
kebijakan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus lebih
intens sesuai data ataupun fakta di lapangan, agar kedepan upaya mengendalikan virus Covid-19
tidak hanya menjadi kepentingan Pemerintah, namun menjadi public enemy yang membutuhkan
kesadaran dikalangan masyarakat akan pentingnya kebijakan PPKM di era Covid-19 sekarang.
Pemberian bantuan obat-obatan kepada masyarakat juga perlu dilakukan, melalui tingkatan
aparatur paling bawah yaitu Puskesmas bekerjasama dengan RT, dan kelurahan.
Kebijakan PPKM diimbangi dengan Kebijakan pada sektor ekonomi, melalui pemberian bantuan
langsung tunai maupun hibah peralatan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung oleh
kebijakan PPKM, baik pekerja maupun pengusaha skala mikro dan skala kecil. Hal ini juga
bertujuan dapat menurunkan angka pengangguran serta angka kejahatan di Kalimantan Timur.

Penulis : Dimas Ronggo Gumilar Probandaru, SH., C.LA
Juraidah, SP., M.AP
(HMPI Kalimantan Timur, Bidang Sospolhukam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here