Terobosan Inovatif Melalui Mal UMKM Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

0
28

Dewasa ini pemerintah pusat hingga daerah terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, salah satu langkah yang diambil untuk lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat ialah dengan memberikan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Sehingga masyarakat yang berkunjung ke Mal ini, bisa mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Pelayanan yang disediakan pun beragam, baik pelayanan kepada masyarakat terkait pajak, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pencatatan kependudukan dan lainnya.

MPP sendiri merupakan generasi layanan ke-Tiga dalam langkah pembaharuan sistem pelayanan publik di Indonesia dan dianggap lebih efisien memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. Jadi dapat dikatakan, MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yang kemudian berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan generasi kedua. Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga dapat memayungi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP.

MPP memiliki layanan yang dikombinasikan menggunakan teknologi informasi, menyediakan pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan. Dan kini MPP telah meng-integrasikan lebih dari 200 layanan perizinan dan pengurusan dokumen dalam satu tempat.  Dengan proses layanan yang efektif dan berada di satu tempat, sangat memudahkan masyarakat. MPP pun secara terus-menerus dikembangkan untuk dapat terintegrasi dengan instansi yang berhubungan layanan publik. 

Adapun Instansi yang sudah terintegrasi dalam MPP di antaranya ialah Dirjen pajak dalam layanan mengurus NPWP, Informasi KSWP, Pembukaan kode Billing, Asistensi layanan mandiri, Konsultasi umu perpajakan. Dirjen Bea dan Cukai dalam pelayanan Nomor Identitas Kepabean (NIK), Layanan tracking barang kiriman, Layanan konsultasi kepabean. Dirjen Imigrasi dalam permohonan pembuatan paspor dan ITAS. Dirjen AHU untuk pelayanan pengesahan perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, permohonan company profil perseroan terbatas, pendaftaran notaris, wasiat, permohonan PPNS dan Kewarganeragaan.

Tak hanya Instansi Kementrian saja, Instansi lintas sektoral dibawah Badan Usaha Milik Negara juga melakukan hal serupa. Yakni Jasa Raharja dalam membantu melayani klaim santunan jasa raharja, verifikasi wajib pajak yang membayar pajak kendaraan. BPJS Kesehatan terkait dengan Pendaftaran peserta baru, mutasi data, Informasi dan pengaduan. BPJS Ketenagakerjaan dalam melayani pendaftaran peserta baru untuk peserta penerima upah (formal sector) dan bukan penerima upah (informal sector) BPJSTK Checking, Informasi dan Pengaduan, e-klaim dan e-saldo. Terakhir ada PLN, terkait dengan Pasang Listrik baru, Perubahan Daya  dan Pasang listrik sementara. 

Karena masih terus dikembangkan, tidak menutup kemungkinan instansi yang nantinya bergabung dengan MPP akan terus bertambah dan semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh  pelayanan tanpa harus perlu mendatangi kantor dinas atau instansi terkait. 

Manfaat positif lainya yang di dapatkan oleh masyarakat dengan adanya MPP adalah Memberikan kemudahan pelayanan, yaitu memberikan kemudahan, kecepatan dan keterjangakuan, kemananan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dalam segi investasi MPP dapat meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Kehadiran MPP diharapkan dapat meningkatkan layanan publik dan memperbaiki persepsi masyarakat terhadap layanan publik dan birokrasi bertele-tele yang lebih efisien, bebas KKN, serta transparan. Cukup datang ke Satu tempat maka masyarakat akan mendapatkan banyak layanan. 

Ulasan ini ditulis oleh: Hendra Atmaja
Mahasiswa Magister Manajemen 2019 
Universitas Jendral Soedirman – Purwokerto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here