Ketua Komisi IV DPRD Komentari Blank Spot Pinggiran

0
9

Kalimantantv.com – Pandemi COVID-19 tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi tetapi juga sektor pendidikan. Untuk memutus rantai penyebaran, pemerintah memutuskan untuk melakukan Kegiatan Belajar Mengajar secara daring atau dalam jaringan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Kota Samarinda masih memiliki blank spot atau tidak adanya jaringan.

Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menuturkan bahwa belajar tatap muka belum bisa dilakukan dan penuturan tersebut didukung oleh imbauan Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang disingkat IDAI.

“Saat ini Indonesia khususnya Samarinda masih zona oranye jadi nggak bisa diberlangsungkan (belajar tatap muka),” ungkapnya.

Terkait dengan blank spot, Sri Puji Astuti menyebutkan pihaknya telah mendapat informasi dari Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi Kemendikbud bahwa untuk mengatasi masalah jaringan yang tidak merata, dibutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp 2,5 miliar.

“Memang diperlukan dana untuk infrastrukturnya. Untuk membangun tower jaringan seluruh Samarinda itu diperhitungkan sekitar minimal Rp 2,5 miliar. Saya kira tinggal masalah mekanisme aja,” tutur Sri.

Mengenai rancangan lanjutan, Syahrie Jaang selaku Walikota Samarinda bersama dengan Pusdatin akan memberikan peningkatan jaringan yang dapat menolong 200 Kepala Keluarga di sekitarnya.”Itu sudah disiapkan. Itu istilahnya tinggal bagaimana kesiapan Kota Samarinda saja melalui dana APBD ya,” lanjutnya.

Saat ini, Samarinda masih berada dalam zona oranye dimana artinya belum bisa dilaksanakan sebuah aktivitas dari berbagai macam sektor khususnya sektor pendidikan secara offline. Yang menjadi perhatian adalah, seharusnya pemerintah lebih cepat tanggap dalam mengatasi blank spot yang ada, agar pelajar atau mahasiswa yang melakukan KBM secara daring di daerah pinggiran tidak mengalami banyak kendala teknis. Berdasarkan konfirmasi Sugeng Chairuddin sebagai Sekretaris Kota atau Sekkot Samrinda, permasalahan blank spot bukanlah sesuatu yang mudah diatasi. Namun ia menambahkan bahwa ia tidak keberatan untuk menggelontorkan dana. Asalkan mekanisme penyelesaian masalah blank spot bisa dipaparkan dengan jelas ke seluruh TAPD.

“Blank spot itu nggak semudah yang dibicarakan. Tapi konsep sesungguhnya itu belum dijelaskan mereka (Disdik). Apa bentuknya dan pelaksanaanya bagaimana. Kan saya suruh paparkan ke TAPD. Nanti kita biayain malah over dengan program lain, jadi nggak bisa sesederhana ini,” ucap Sugeng yang juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pembelanjaan Daerah (TAPD). (ist/jw-kk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here