MALINAU, KalimantanTV.com – Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara menerapkan penyesuaian system kerja baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN, sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 060/340/Hukum, tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Non-ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Keputusan tersebut didasari SE Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian Sistem Kerja ASN dala Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam SE yang diterbitkan dan ditandangani Bupati Malinau Dr Yansen TP. M,Si pada 01 April 2020, terdapat Tujuh poi penting yang terkandung didalamnya. Diantaranya ialah meniadakan aktivitas ASN yang melaksanakan tugas administrasi di kantor dengan menjalankan tugas kedinasan dari rumah atau tempat tinggalnya masing-masing atau Work From Home (WFH).

Pada Poin Kedua, ASN dan Non-ASN dilingkungan Pemkab Malinau diwajibkan presensi melalui jejaring media social Whatsapp (WA). Sedangkan pada saat jam kerja pegawai tetap tinggal di rumah masing-masing dan mengaktifkan telepon seluler serta WA menjadi poin Ketiga. Dan yang Keempat, ASN dan Non-ASN dilarang berpergian keluar daerah kecuali atas ijin Bupati.

Untuk poin Kelima, agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berlangsung, maka Sekretaris Daerah dan para Asisten memastikan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah koordinasi masing-masing dapat berjalan selama penetapan status WFH.

Pada poin selanjutnya, Kepala OPD melakukan pengaturan kerja ASN atau Non-ASN dilingkungan masing-masing secara bergilir.

Dan pada poin yang terakhir, Perangkat Daerah yang terkait dengan penanganan Covid-19 dan pelayanan publik yakni Badan Penanggulangan Bencana Derah (BPBD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bidang Pelayanan Perpajakan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesdalduk dan KB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) agar tetap melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pelayanan publik dengan tetap mengacu pada protokol pencegahan Covid-19.

Penyesuaian sistem kerja Perangkat Daerah ini sendiri tidak mengurangi hak pegawai berupa tambahan penghasilan. Namun disisi lain ASN dan Non-ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dihimbau untuk bisa menjadi contoh dan pelopor bagi masyarakat untuk tetap berada di rumah masing-masing dan menjaga jarak aman, serta meningkatkan kepedulian sosial dilingkungannya.
Selama masa WFH setiap ASN diminta terlibat langsung melaksanakan program RT Bersih dilingkungannya. Sehingga mampu menjadi teladan bagi masyarakat sekitar dan melaporkan setiap kegiatan ke atasannya.

Para ASN juga diminta untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan-pertemuan atau sejenisnya, dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang ada.

SE ini berlaku efektif selama Empat Belas Hari kerja terhitung mulai tanggal 2 April hingga 22 April 2020, dan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Adapun dalam SE yang mulai beredar melalui jejaring WA terdapat sejumlah uraian pekerjaan dan pengawasan dalam pelaksanaan WFH. Pada uraian pekerjaan, terdapat pegawai yang berjaga di kantor secara bergiliran dan diatur oleh kepala OPD masing-masing.

Para pegawai diwajibkan merespon setiap perintah pimpinan dalam waktu maksimal selama 30 menit. Pun pegawai selalu bersiap jika dipanggil oleh atasan ke kantor untuk satu hal penting.

Untuk pengawasan, para kepala OPD diminta memastikan para pegawainya tidak melakukan kegiatan diluar rumah. Dalam pelaksanaan tugas, seluruh pegawai melapor ke atasan masing-masing secara berjenjang, dan para ASN dan Non-ASN mengikuti protocol pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 sesuai petunjuk dan arahan pemerintah. (san)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here