Aliansi Rakyat Kukar Gelar Aksi Tuntut KPU Tolak Rekomendasi Bawaslu RI

0
99

Samarinda – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kutai Kartanegara (Kukar) mendatangi sekretariat KPU Kutai Kertanegara, Senin 16 November 2020.

Massa menuntut KPU Kukar untuk menolak rekomendasi Bawaslu RI terkait pembatalan calon Bupati petahana Edi Damansyah di Pilkada 9 Desember 2020 nanti.

“Kami minta KPU Kukar untuk tidak mengikuti rekomendasi Bawaslu RI, dan tetap melanjutkan tahapan Pilkada yang masih berlangsung, ” ucap Ketua Nasdem Kukar, Marwan, yang berorasi di hadapan massa.

Petinggi Parpol pengusung yang juga hadir dalam aksi tersebut adalah Ketua Partai Gelora Indonesia Kukar Suryadi, Sekretaris PDI Perjuangan Guntur, Sekretaris PKS Zainuddin, serta petinggi parpol lainnya.

Saat orasi, Suryadi juga meminta kepada KPU Kukar agar terus melanjutkan proses Pilkada, jangan dihentikan hanya karena adanya Rekomendasi Bawaslu pusat.

Apalagi, Pilkada tinggal 23 hari lagi. Kata dia, sudah banyak anggaran yang dikeluarkan KPU Kukar untuk menggelar serangkaian tahapan.

“Itu alat peraga dan bahan kampanye baru saja selesai dicetak, sudah berapa anggaran yang keluarkan, jika tahapan Pilkada dibatalkan,” ucapnya.

Orator lainnya, Efri Novianto menyebut, rekomendasi Bawaslu sangat tidak masuk akal dan syarat kepentingan.

Dirinya mengaku mengetahui, siapa di balik layar yang memainkan rekomendasi tersebut.

Efri berharap masyarakat Kukar jangan mau dipecah belah akibat terganggunya suasana kondusifitas Kukar karena terbitnya rekomendasi Bawaslu RI.

“Jika KPU tidak netral dan profesional menyikapi rekomendasi tersebut, dan mengugurkan cabup Edi Damansyah, kita akan bawa massa lebih besar lagi, ” tegas Efri.

Ratusan massa dari berbagai kecamatan tersebut bernafas lega. Seteleah satu jam lebih menggelar orasi, akhirnya ditemui langsunh oleh Komisioner KPU Kukar Muhammad Amin.

Dia meminta kepada massa untuk bersabar karena KPU Kukar sedang melakukan kajian terkait rekomendasi Bawaslu tersebut. Percayakan sepenuhnya kepada KPU Kukar untuk bekerja secara profesional.

“Kita tidak ingin juga, keputusan yang diambil KPU Kukar melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Tahapan berjalan saja seperti biasa, sambil menunggu keputusan yang terbaik untuk Pilkada Kukar, ” ucap Amin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here