21 Desa di Perbatasan Malinau Belum Miliki PAUD

0
73

Malinau – Program wajib belajar 16 tahun , merupakan salah satu program unggulan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Pada program ini, Pemkab Malinau mengamanahkan kepada seluruh desa di Malinau minimal memiliki 1 buah bangunan pendidikan anak usia dini (PAUD). Saat ini tercatat 21 desa yang belum memiliki PAUD, sejak dicanangkan pada tahun 2016 Silam.

Tim Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Malinau, Ping Yansen menyatakan, dari 109 desa di Malinau, tersisa 21 desa yang belum memiliki PAUD. Namun demikian, dirinya menegaskan, akan mendorong dan mengupayakan dibangunnya PAUD di desa-desa tersebut, sebab keberadaan PAUD merupakan keharusan dalam program wajib belajar 16 tahun.

“Beberapa waktu lalu, saya menerima laporan data dari tim di lapangan kalau desa yang belum memiliki PAUD sebanyak kurang lebih 30-40 desa. Tapi, data terakhir yang dilaporkan kepada saya desa yang belum memiliki PAUD hanya 21 desa. Akan tetapi, kami akan mengupayakan ke 21 desa tersebut akan memiliki PAUD tahun depan,” paparnya.

Menurut laporan, seluruh desa yang belum memiliki PAUD desa-desa yang berada di daerah perbatasan dan pedalaman. Meskipun di daerah tersebut, istri Bupati Malinau itu menegaskan, bukan menjadi alasan desa-desa tersebut tidak memiliki PAUD. Program Wajar 16 tahun, berlaku untuk seluruh PAUD di kabupaten Malinau.

“Meskipun secara bangunan, di 21 desa itu belum memiliki PAUD. Tapi, mereka sudah memiliki program dana untuk pembangunan. Bahkan, sudah ada kelas PAUD dilaksanakan di kantor desa atau bangunan lainnya. Tinggal menunggu waktu, bangunan PAUD di desa-desa itu akan dibangun,” ungkapnya.

Mempersiapkan bahan bangunan dan lahan, merupakan hal utama yang harus diupayakan oleh desa. Kemudian, untuk biaya tenaga pengajar pun harus dipikirkan oleh aparatur desa dengan menggunakan dana Gerakan Desa Membangun.

“Desa-desa yang sudah membangun PAUD, menggunakan lahan desa dan bergotong-royong membangun dan mencari lahan. Untuk pembangunan, bisa disisihkan dari dana demak. Bisa juga disisihkan dari dana program pemkab Malinau lainnya, yakni program RT bersih,” tuturnya.

Demikian pula untuk upah tenaga pengajar, bisa juga diambil dari dana Gerdema dan RT bersih. Artinya upaya untuk membuka PAUD di desa saat ini sangat terbuka. Kami hanya mendorong, memotivasi, dan mendampingi desa dalam mewujudkan terbangunnya PAUD guru desa di Malinau, lanjutnya.

Pendidikan anak sejak dini menjadi sangat sentral bagi sang anak. Pendidikan karakter dan mental, sangat diperlukan sejak dini agar pola pikir dan tumbuh kembang anak dapat terjaga dan termonitor dengan baik. Karena itulah, PAUD harus ada di setiap desa.

Dasar pemikiran tersebut lah yang melatarbelakangi Pemkab Malinau memunculkan program unggulan wajib belajar 16 tahun. Pemkab Malinau menyadari pendidikan anak usia dini sangat penting. Kuatnya karakter dan mental anak-anak kita, akan menjadikan daerah kita kuat dan anak-anak kita lebih memiliki daya saing, pungkasnya. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here